Panduan Mendirikan PT (Perseroan Terbatas) di Indonesia

Langkah-langkah, Syarat, dan Biaya Pendirian PT Sesuai UU No. 40/2007

Panduan lengkap mendirikan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, mulai dari persiapan dokumen hingga pengesahan badan hukum.

Dr. Ahmad Santoso, S.H., M.H.

10/12/2024

15 menit

Hukum Bisnis

#PT#perseroan terbatas#hukum bisnis#pendirian perusahaan

1Pengertian dan Karakteristik PT

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

PT memiliki karakteristik utama: tanggung jawab terbatas, modal terbagi dalam saham, dan memiliki organ perseroan (RUPS, Direksi, Komisaris).

2Syarat Pendirian PT

1Minimal 2 (dua) orang pendiri
2Modal dasar minimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
3Modal disetor minimal 25% dari modal dasar
4Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan
5Nama perseroan tidak sama atau mirip dengan PT lain yang sudah ada

3Langkah-Langkah Pendirian PT

1Reservasi nama perseroan di Sistem AHU Online
2Penyusunan Anggaran Dasar oleh Notaris
3Penandatanganan Akta Pendirian
4Pemasukan modal disetor ke rekening escrow
5Pengajuan pengesahan ke Kemenkumham
6Pendaftaran di OSS (Online Single Submission)
7Pembuatan NPWP Badan dan izin usaha
8Pembukaan rekening bank atas nama PT

4Estimasi Biaya Pendirian PT

Total biaya pendirian PT berkisar Rp 7-15 juta, termasuk: Biaya notaris (Rp 3-8 juta), PNBP Kemenkumham (Rp 1.000.000), Biaya konsultan/jasa (Rp 2-5 juta), Modal disetor minimal (Rp 12.500.000). Biaya dapat bervariasi tergantung kompleksitas dan lokasi.

5Kewajiban Setelah PT Didirikan

Setelah PT berdiri, ada kewajiban rutin yang harus dipenuhi: Laporan tahunan ke Kemenkumham, RUPS tahunan, Laporan keuangan tahunan, Pembayaran pajak tepat waktu, Pemeliharaan izin usaha. Kelalaian dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pembubaran PT.

Sumber & Referensi

1UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2014
3PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
4Data Kemenkumham RI 2024

Disclaimer

Informasi ini bersifat umum dan dapat berubah sesuai regulasi terbaru. Untuk pendirian PT yang spesifik, konsultasikan dengan notaris dan konsultan hukum yang berpengalaman.

Konsultasi Ahli Kembali ke Artikel

Artikel Hukum Indonesia

Memuat artikel hukum terbaru...